JurnalLugas.Com – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menegaskan bahwa perusahaan yang dikenai sanksi denda administratif akibat menanam sawit atau membuka tambang secara ilegal di kawasan hutan negara tidak boleh menunda pembayaran.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyebutkan, di sektor perkebunan sawit ada delapan perusahaan yang belum hadir memenuhi panggilan satgas, sementara dua lainnya meminta penjadwalan ulang. Sedangkan pada sektor pertambangan, dua perusahaan absen, dan delapan lainnya menunggu jadwal pemanggilan berikutnya.
“Kami harap perusahaan kooperatif untuk menyelesaikan kewajibannya agar mematuhi hukum secara tepat,” kata Barita di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada perusahaan yang telah membayar denda. “Terima kasih kepada perusahaan sawit dan tambang yang telah menunjukkan itikad baik dan kepatuhan terhadap kewajiban mereka,” tambahnya.
Sebelumnya, Satgas PKH mencatat telah menagih denda administratif kepada 71 perusahaan sawit dan tambang. Dari sektor perkebunan sawit, 49 perusahaan dikenai total denda sekitar Rp9,4 triliun. Sementara itu, 22 perusahaan tambang juga telah menerima penagihan denda.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menegakkan hukum terkait pengelolaan kawasan hutan, sekaligus memastikan perusahaan bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan.
Baca selengkapnya di JurnalLugas.Com
