JurnalLugas.Com — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa ambang batas parlemen atau parliamentary threshold masih dibutuhkan dalam sistem demokrasi Indonesia. Menurutnya, kebijakan tersebut berperan penting dalam memperkuat efektivitas sistem presidensial sekaligus menjaga stabilitas politik nasional.
Hasto menyampaikan, hingga kini PDIP masih melakukan kajian internal untuk menentukan besaran angka ambang batas yang dinilai paling ideal dan proporsional. Kajian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika demokrasi, representasi politik, serta efektivitas pemerintahan ke depan.
“Ambang batas parlemen tetap relevan untuk konsolidasi demokrasi dan penguatan sistem presidensial. Soal besarannya, kami masih mendalaminya,” ujar Hasto saat memberikan keterangan kepada awak media di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (2/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto usai memimpin rapat konsolidasi internal PDIP Kalimantan Timur. Agenda tersebut sekaligus menjadi forum pembahasan berbagai isu kebangsaan, termasuk wacana revisi Undang-Undang Pemilu yang belakangan kembali mengemuka.
Dalam kegiatan itu, Hasto juga menekankan pentingnya komitmen ideologis partai terhadap isu lingkungan. Hal tersebut ditunjukkan melalui aksi simbolis penyerahan bibit pohon kepada perwakilan jurnalis sebagai bagian dari Gerakan Merawat Pertiwi.
Turut mendampingi Hasto dalam kegiatan tersebut, Sekretaris DPD PDIP Kaltim Ananda Emira Moeis dan Bendahara DPD PDIP Kaltim Edy Damansyah. Sejumlah kader muda PDIP seperti Elwin Setia Avietta dan Cintya Amanda Labetta juga tampak hadir.
Selain isu kepemiluan, Hasto merespons pertanyaan media terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan disorot akibat munculnya dugaan kasus keracunan di beberapa daerah. Ia menilai pengawasan ketat mutlak diperlukan, terutama terhadap mitra penyedia dan sistem distribusi makanan.
Menurut Hasto, program yang menggunakan dana publik dalam jumlah besar harus dijalankan secara akuntabel dan berorientasi pada keselamatan penerima manfaat. “Pengawasan harus diperketat agar tujuan program benar-benar tercapai dan tidak menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
Di tingkat daerah, Hasto juga menginstruksikan kader PDIP yang duduk di lembaga legislatif agar tetap kritis dan berani menyuarakan kepentingan rakyat. Ia secara khusus menyoroti pentingnya pengawalan kebijakan pendidikan gratis di Kalimantan Timur agar tepat sasaran.
“Kader partai tidak boleh takut memperjuangkan kebenaran. Turun ke bawah, pahami kebutuhan rakyat, dan prioritaskan pembelaan terhadap mereka yang tertinggal,” tegasnya.
Menutup rangkaian kegiatan, Hasto kembali menekankan komitmen ekologis PDIP. Ia menyampaikan pesan lingkungan yang disebutnya sebagai ajaran langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yakni pentingnya merawat kehidupan dari hal paling sederhana.
Ia menggambarkan bahwa dari biji-bijian kecil sekalipun, manusia dapat berkontribusi menciptakan oksigen dan menjaga keseimbangan alam. “Jika setiap orang mau menanam, bahkan dari biji sisa makanan, Indonesia bisa kembali hijau,” tutur Hasto.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Hasto menutup agenda dengan ajakan kolektif kepada seluruh elemen bangsa untuk menjaga bumi demi keberlangsungan sumber kehidupan.
“Merawat lingkungan adalah tanggung jawab bersama, bukan pilihan,” pungkasnya.
Baca berita politik dan nasional lainnya hanya di https://JurnalLugas.Com
