JurnalLugas.Com — Isu penyalahgunaan rokok elektrik atau vape sebagai media peredaran narkotika kembali memicu perdebatan publik. Namun, pendekatan pelarangan total terhadap industri ini dinilai bukan solusi tepat, bahkan berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang luas.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa kebijakan ekstrem seperti penutupan industri vape harus dipertimbangkan secara hati-hati. Menurutnya, langkah tersebut justru berisiko memukul sektor ekspor dan mematikan ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada industri ini.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/4/2026), Bambang mengkritik logika pelarangan yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan. Ia mengibaratkan, jika narkoba masuk melalui pelabuhan, bukan berarti pelabuhannya yang harus ditutup, melainkan pengawasannya yang harus diperketat.
“Kalau aparat tidak mampu mengawasi, jangan industrinya yang dikorbankan,” ujarnya singkat.
Pengawasan Dinilai Lebih Efektif
Bambang menilai, munculnya kasus vape ilegal yang mengandung narkotika justru menjadi indikator lemahnya pengawasan di lapangan. Ia menyoroti peran Badan Narkotika Nasional dan aparat kepolisian yang seharusnya memperkuat sistem deteksi dan filtrasi terhadap produk ilegal.
Menurutnya, tugas utama otoritas adalah memastikan barang yang beredar di masyarakat aman dan bebas dari zat terlarang. Dengan kata lain, yang harus diberantas adalah narkobanya, bukan produknya secara keseluruhan.
Ia juga menekankan bahwa penggunaan vape sebagai media distribusi narkoba bukanlah fenomena dominan dalam peredaran narkotika nasional. Data menunjukkan, jalur masuk narkoba ke Indonesia sangat beragam dan tidak bergantung pada satu medium tertentu.
Industri dan Lapangan Kerja Jadi Pertimbangan
Dari sisi ekonomi, industri vape disebut mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Pelarangan total dikhawatirkan menciptakan efek domino berupa meningkatnya pengangguran dan melemahnya sektor usaha kecil.
Bambang menambahkan bahwa secara teknis, pendeteksian narkotika dalam cairan vape ilegal relatif lebih mudah dilakukan dibandingkan metode distribusi lain, asalkan didukung sistem pengawasan yang terintegrasi dan konsisten.
Dorongan Kebijakan Berimbang
Ia pun mendorong pemerintah untuk mengedepankan kebijakan berbasis data dan risiko, bukan reaksi sesaat. Pengetatan regulasi, sertifikasi produk, serta pengawasan distribusi dinilai sebagai langkah yang lebih proporsional dibandingkan pelarangan total.
“Perlu kajian matang sebelum mengambil keputusan besar yang berdampak luas,” tegasnya.
Di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu kesehatan dan keamanan publik, perdebatan ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi nasional.
Baca selengkapnya di https://JurnalLugas.Com
(SF)
