JurnalLugas.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini mengungkapkan temuan terkait dugaan penyaluran solar yang tidak tepat sasaran, dengan nilai subsidi mencapai Rp31 miliar pada tahun 2019 dan Rp15 miliar pada tahun 2020. Temuan ini diungkap dalam dokumen berjudul Kajian Risiko Korupsi Pengelolaan JBT Minyak Solar.
Berdasarkan laporan KPK, hasil pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019 dan 2020 menunjukkan bahwa penyaluran jenis bahan bakar tertentu (JBT) Solar tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam lampiran Peraturan Presiden No. 191/2014. Penyaluran ini diduga dilakukan kepada pihak di luar subjek lampiran tersebut.
Masalah ini tidak berhenti pada tahun 2020. Data dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunjukkan bahwa pada tahun 2021 dan 2022, terdapat peningkatan signifikan dalam volume koreksi JBT Solar. Pada tahun 2022 saja, total volume JBT Solar yang dikoreksi mencapai 20.080 kiloliter (kl), setara dengan nilai sekitar Rp200 miliar.
Sebagian besar koreksi ini terfokus pada segmen transportasi darat, dengan 50,3% dari total volume JBT yang terkoreksi pada tahun 2022, atau sekitar 10.100 kl, dilaporkan disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Dugaan penyaluran yang tidak tepat sasaran ini menjadi sorotan utama dalam upaya KPK untuk memerangi korupsi di sektor energi. Penyalahgunaan subsidi solar tidak hanya menggerus keuangan negara tetapi juga merugikan upaya untuk memastikan bantuan subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak.
KPK berkomitmen untuk terus memantau dan mengungkap praktik-praktik yang merugikan keuangan negara serta mengganggu keseimbangan distribusi energi di Indonesia. Pemerintah, bersama dengan lembaga terkait, diharapkan dapat mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi permasalahan ini agar subsidi energi dapat dikelola dengan efisien dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kajian ini menjadi momentum penting dalam memperbaiki sistem pengelolaan subsidi energi di Indonesia, dengan harapan dapat mengurangi celah untuk praktik korupsi di masa yang akan datang.
