JurnalLugas.Com – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto turut mengawal langsung upaya penyelamatan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Hal ini menyusul keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Sritex, sehingga perusahaan tekstil tersebut masih dinyatakan pailit sesuai putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang.
“Dalam situasi ini, saya berharap Presiden Prabowo langsung terlibat karena pengaruh presiden sangat dibutuhkan. Minimal, presiden dapat menugaskan anggota kabinet untuk memastikan PT Sritex tetap beroperasi. Dengan demikian, ancaman PHK (pemutusan hubungan kerja) massal atau karyawan yang dirumahkan bisa dihindari,” kata Saleh, Kamis, 26 Desember 2024.
Dampak Keputusan Pailit
Saleh mengungkapkan bahwa keputusan pailit terhadap Sritex memberikan dampak luas, khususnya pada keberlangsungan sistem produksi, distribusi, dan tenaga kerja. Perusahaan yang sebelumnya menjadi salah satu pemain utama di industri tekstil nasional ini kini menghadapi ancaman besar, termasuk risiko kehilangan lebih dari 50.000 karyawan.
“Industri tekstil kita sedang berduka. Keputusan ini tidak hanya menghentikan aktivitas Sritex, tetapi juga mengancam banyak pekerja. Saya mendengar bahwa beberapa karyawan sudah dirumahkan karena bahan baku habis. Ini adalah situasi yang tidak boleh dibiarkan,” jelas Saleh.
Peran Pemerintah
Pemerintah, menurut Saleh, harus segera bertindak dengan langkah-langkah strategis dan terukur untuk menyelamatkan para pekerja Sritex. Dalam rapat sebelumnya dengan Komisi VII DPR, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah berjanji bahwa pemerintah akan menjaga agar tidak ada karyawan Sritex yang kehilangan pekerjaan, apapun keputusan hukum yang diambil.
“Saya masih ingat janji Menperin Agus Gumiwang bahwa tidak akan ada PHK. Janji ini perlu diwujudkan dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo,” tegasnya.
Selain itu, Saleh menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dari pemerintah kepada masyarakat. Penjelasan mengenai langkah konkret yang akan diambil pemerintah diperlukan agar publik memahami orientasi kebijakan yang akan diambil dalam menghadapi krisis Sritex.
Saleh menyarankan agar pemerintah menggunakan pendekatan yang taktis, sistematis, dan berbasis jurisdiksi yang kuat untuk mengatasi persoalan ini. Presiden Prabowo diharapkan dapat memberikan arahan langsung untuk menyelamatkan perusahaan sekaligus melindungi hak-hak karyawan yang terdampak.
“Suasananya sulit, tapi dengan langkah yang tepat, kita bisa menyelamatkan industri tekstil dan melindungi nasib para pekerja,” ujarnya.
Selengkapnya tentang perkembangan isu ini dapat Anda baca di JurnalLugas.Com.
