JurnalLugas.Com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengangkat isu krusial terkait tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang digelar di Mataram, Rabu (4/6), Tito mengungkapkan bahwa banyak daerah di Indonesia belum mandiri secara fiskal.
“Ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tinggi sekali,” ujarnya menegaskan di hadapan para pemangku kebijakan daerah.
Tito menyebutkan bahwa hingga kini tercatat sekitar 450 daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada kucuran dana dari pusat. Contohnya, Provinsi Papua Pegunungan hanya mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8,47 persen, sementara 89,29 persen sisanya bersumber dari transfer pemerintah pusat.
Kondisi serupa juga terjadi di beberapa wilayah lain seperti Aceh, yang PAD-nya hanya 26,48 persen, serta Gorontalo yang baru bisa mengandalkan 22,95 persen PAD dari total pendapatan. Selebihnya berasal dari dana pusat, yang tentu membebani anggaran nasional.
Pemekaran Wilayah Tak Serta Merta Solusi
Tito menjelaskan bahwa pemekaran wilayah yang diharapkan dapat meningkatkan otonomi dan kreativitas daerah ternyata belum berjalan optimal. Pemekaran seharusnya menjadi momentum bagi daerah untuk mandiri dan menggali potensi sumber daya lokal, bukan sekadar membagi jatah anggaran pusat.
“Pemekaran artinya bagi-bagi uang pusat ke daerah. Pemerintah pusat berat,” tegas mantan Kapolri itu.
Ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap beban yang kini ditanggung oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam mengalokasikan anggaran bagi daerah hasil pemekaran. Proses pemekaran memerlukan investasi besar, mulai dari pembangunan kantor pemerintahan, penyediaan perumahan bagi aparatur, hingga penambahan dinas dan ASN.
“Contohnya di Papua yang dimekarkan menjadi empat provinsi, sampai saat ini gedung pemerintahan saja belum rampung, baru tahap pembangunan,” ujar Tito.
Seruan untuk Kreativitas dan Kemandirian Fiskal
Melihat situasi ini, Tito mengimbau para kepala daerah agar tidak terus-menerus bergantung pada dana pusat, melainkan mulai mengeksplorasi potensi ekonomi yang ada di wilayah masing-masing. Sektor pariwisata, investasi, dan pengembangan ekonomi lokal menjadi peluang besar yang bisa dimaksimalkan.
Dengan strategi yang tepat, diharapkan ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat bisa perlahan berkurang, dan pembangunan dapat berkelanjutan secara mandiri.
Baca juga berita terbaru dan terpercaya lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
