JurnalLugas.Com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi membentuk tim supervisi guna mengawal proses penulisan ulang sejarah yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa revisi sejarah nasional dilakukan secara akurat, objektif, dan bebas dari kontroversi yang tidak perlu.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa keputusan ini muncul setelah adanya konsultasi dengan Ketua DPR serta hasil koordinasi bersama unsur pimpinan dewan lainnya. “Setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan Pimpinan DPR lainnya, kami sepakat untuk membentuk dan menugaskan tim supervisi dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI,” ujar Dasco pada Minggu, 6 Juli 2025.
Tim yang dibentuk akan terdiri dari dua komisi, yakni Komisi III yang membidangi urusan hukum, dan Komisi X yang menangani sektor pendidikan serta kebudayaan. Kedua komisi tersebut akan bergabung dalam satu tim pengawasan terpadu untuk memantau jalannya penulisan ulang sejarah.
“Tim ini terdiri dari Komisi III dan Komisi X. Mereka akan menjalankan tugas supervisi secara profesional dan obyektif terhadap proses penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kemenbud,” jelas Dasco.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembentukan tim ini juga bertujuan meredam berbagai polemik yang sempat mencuat di tengah masyarakat terkait rencana penulisan ulang sejarah. Dasco menyebut bahwa setiap potensi kontroversi akan menjadi perhatian khusus tim dalam proses pengawasan tersebut.
“Setiap hal yang menimbulkan kontroversi akan menjadi fokus utama tim. Kami ingin memastikan bahwa sejarah bangsa ditulis ulang secara adil, jujur, dan bisa diterima semua kalangan,” tambahnya.
Langkah DPR RI ini sekaligus menunjukkan komitmen lembaga legislatif untuk memastikan agar sejarah bangsa tidak hanya ditulis ulang, tetapi juga disusun berdasarkan nilai-nilai keilmuan dan semangat persatuan.
Untuk informasi dan perkembangan terbaru seputar isu nasional lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
