JurnalLugas.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kelompok profesi yang paling sering terjerat kasus korupsi. Data terbaru menunjukkan pejabat eselon I, II, III dan pihak swasta menjadi mayoritas yang ditangani lembaga antikorupsi.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan dalam paparan di hadapan pimpinan Pemprov dan DPRD Kalimantan Timur bahwa menjaga integritas merupakan kunci penting. Ia menekankan bahwa sejarah akan mengingat mereka yang berani tetap jujur meski menghadapi tekanan.
Data KPK menunjukkan pihak swasta menempati posisi teratas dengan 483 orang yang ditangani, diikuti pejabat eselon I–III sebanyak 437 orang. Anggota DPR dan DPRD berada di posisi ketiga dengan 363 orang.
Setyo menyoroti bahwa praktik korupsi yang terus muncul tidak hanya karena sistem yang lemah, tetapi juga perilaku pejabat yang menyalahgunakan kewenangan. Menurutnya, kondisi ini menjadi ancaman serius bagi tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.
Indikator integritas nasional juga menunjukkan kerentanan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2024 berada di angka 37 dari 100, menunjukkan persepsi korupsi di sektor publik masih tinggi. Sementara itu, Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) masyarakat hanya mencapai skor 3,85 dari skala 5.
Untuk menangani persoalan ini, KPK menerapkan Strategi Trisula Pemberantasan Korupsi, yang mencakup pendidikan antikorupsi, perbaikan sistem untuk pencegahan, dan penindakan yang memberikan efek jera. Setyo menyatakan bahwa pendekatan ini harus dijalankan bersamaan agar efektif.
Ia menambahkan, tantangan integritas ke depan semakin kompleks dengan munculnya korupsi digital, polarisasi politik, dan kebutuhan akan ketahanan moral pejabat. Pejabat jujur sering dianggap kaku dan kurang fleksibel, padahal mereka merupakan benteng terakhir birokrasi yang bersih.
Setyo menekankan, keberanian dan komitmen terhadap nilai integritas menjadi syarat mutlak untuk menciptakan birokrasi yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, setiap orang dapat menjadi pejabat, tetapi tidak semua mampu meninggalkan jejak positif dalam perjalanan kariernya.
Upaya memperkuat integritas ini diharapkan dapat menekan praktik korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih.
Berita lainnya: JurnalLugas.Com
