JurnalLugas.Com – Komisi III DPR RI mengambil langkah serius dalam menangani kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret seorang pemuka agama berinisial Syekh AM. Rapat koordinasi bersama aparat penegak hukum dan pihak terkait digelar secara tertutup di kompleks parlemen, Kamis (2/4/2026), menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap kasus tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa keputusan menutup rapat diambil demi menjaga sensitivitas perkara serta melindungi pihak-pihak yang terlibat, khususnya korban.
“Rapat ini bersifat tertutup. Kami minta rekan media memahami dan memberikan ruang agar pembahasan berjalan kondusif,” ujarnya singkat sebelum rapat dimulai.
Kekhawatiran Pelaku Melarikan Diri
Langkah DPR ini tidak lepas dari berbagai masukan yang diterima dari tokoh agama, termasuk kalangan habaib dan ulama. Mereka menyampaikan kekhawatiran bahwa terduga pelaku berpotensi meninggalkan Indonesia untuk menghindari proses hukum.
Informasi yang dihimpun Komisi III menyebutkan adanya indikasi rencana pelarian ke Mesir. Hal ini menjadi salah satu alasan utama DPR mempercepat koordinasi lintas lembaga.
Selain aparat kepolisian, rapat juga melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban guna memastikan perlindungan terhadap korban dan saksi berjalan optimal.
Pelapor dan Saksi Awal Turut Dihadirkan
Dalam forum tersebut, turut hadir pelapor utama yang juga koordinator kasus, Habib Mahdi Al-Attas, bersama tim kuasa hukum serta saksi awal. Kehadiran mereka dinilai penting untuk memberikan gambaran langsung terkait kronologi dan perkembangan laporan.
Berdasarkan informasi awal yang diterima DPR, dugaan tindak pelecehan tersebut terjadi dalam rentang waktu cukup panjang, yakni sejak 2017 hingga 2025. Hal ini menambah kompleksitas penanganan kasus, termasuk dalam proses pengumpulan bukti dan keterangan saksi.
Polisi Diminta Tetap Buka Informasi
Meski rapat berlangsung tertutup, DPR menekankan pentingnya transparansi kepada publik. Komisi III secara khusus meminta pihak kepolisian untuk tetap memberikan penjelasan resmi usai rapat selesai.
Menurut Habiburokhman, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk meredam spekulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat, selama tidak mengganggu jalannya penyidikan.
“Publik berhak mendapatkan informasi yang proporsional. Ini penting karena kasus ini sudah menimbulkan keresahan,” tegasnya.
Klarifikasi Identitas Terduga
Komisi III juga menegaskan bahwa sosok berinisial Syekh AM bukanlah sejumlah nama ustaz yang sempat beredar di publik. DPR memastikan tidak ada keterkaitan dengan Ustadz Soleh Mahmud maupun Syamsuddin Nur Makka.
Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat sekaligus mencegah dampak reputasi terhadap pihak yang tidak terkait.
Kasus ini kini menjadi perhatian luas karena melibatkan figur publik di ranah keagamaan. DPR menekankan agar penanganan dilakukan secara profesional, transparan, dan berpihak pada keadilan bagi korban.
Koordinasi lintas lembaga diharapkan mampu mempercepat proses hukum sekaligus memastikan perlindungan maksimal bagi semua pihak yang terlibat.
Ikuti perkembangan berita terkini lainnya hanya di JurnalLugas.Com
(SF)
