JurnalLugas.Com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Namun di balik implementasinya yang masif, tersimpan strategi percepatan yang tak biasa melibatkan aparat negara hingga pelaku usaha sejak tahap awal.
Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya buka suara mengenai keputusan tersebut. Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyebut bahwa langkah ini bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari desain percepatan yang diperintahkan langsung oleh Prabowo Subianto.
Percepatan Jadi Kunci Utama
Dalam fase awal pelaksanaan, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar: membangun ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam waktu singkat. Menurut Sony, pendekatan konvensional melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa dinilai tidak akan mampu mengejar target.
“Di tahap awal, kami tidak mungkin langsung membangun SPPG lewat skema pengadaan biasa. Waktu itu yang dibutuhkan adalah percepatan,” ujarnya dalam forum evaluasi program di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Karena itu, pemerintah menunjuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk mengambil peran strategis dalam pembangunan awal SPPG.
Masing-masing institusi bahkan ditargetkan membangun hingga 1.000 unit fasilitas. Penunjukan ini dinilai realistis karena ketiganya memiliki jaringan dan sumber daya yang tersebar hingga ke seluruh pelosok Indonesia.
Target Ambisius, Realisasi Masif
Pada 2025, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 5.000 SPPG yang mampu melayani hingga 15 juta penerima manfaat. Namun seiring berjalannya waktu, realisasi justru melampaui ekspektasi.
Sony mengungkapkan bahwa hingga kini, jumlah SPPG yang telah berdiri mencapai lebih dari 27 ribu unit angka yang dinilai sebagai capaian luar biasa dalam waktu relatif singkat.
“Kalau semuanya lewat proses pengadaan, akan butuh waktu sangat panjang. Dengan mekanisme percepatan ini, pembangunan bisa melesat,” jelasnya.
Efek Berganda di Daerah
Lebih dari sekadar program bantuan gizi, MBG dirancang sebagai penggerak ekonomi berbasis masyarakat. Efek berganda (multiplier effect) mulai terasa dari hulu ke hilir.
Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau sekitar 62,35 juta penerima manfaat, terdiri dari 49,64 juta peserta didik dan 12,7 juta non-peserta didik.
Tak hanya itu, lebih dari 116 ribu pemasok lokal turut terlibat dalam rantai distribusi kebutuhan SPPG. Mereka berasal dari berbagai sektor, mulai dari koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga pelaku UMKM dan pasar tradisional.
“Semua SPPG yang ada hari ini pada dasarnya adalah partisipasi masyarakat. Ini yang membuat program ini bukan hanya soal gizi, tapi juga pemberdayaan,” ungkap Sony.
Kolaborasi Jadi Model Baru Kebijakan Publik
Keterlibatan lintas sektor dalam Program MBG menunjukkan pendekatan baru dalam kebijakan publik menggabungkan kekuatan negara, dunia usaha, dan masyarakat dalam satu ekosistem.
Langkah ini sekaligus menjawab kritik terkait keterlibatan aparat dalam program sipil. Menurut BGN, konteksnya adalah percepatan dan efektivitas, bukan dominasi peran.
Dengan capaian yang terus meningkat, MBG kini dipandang sebagai salah satu program unggulan pemerintah yang tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi di tingkat akar rumput.
Baca selengkapnya berita dan analisis lainnya di JurnalLugas.Com
(SF)
