JurnalLugas.Com – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai Nahdlatul Ulama (NU) tetap memiliki pengaruh politik yang kuat meski tidak menjadikan partai politik sebagai kendaraan organisasi.
Pandangan tersebut disampaikan Mahfud ketika membahas posisi NU dalam politik nasional di tengah pelaksanaan Muktamar NU ke-35 di Jombang.
Menurut Mahfud, politik tidak selalu berarti perebutan kekuasaan melalui partai. NU, kata dia, dapat menjalankan politik kebangsaan dan politik aspiratif dengan memengaruhi arah kebijakan pemerintah.
Mahfud menyebut peran tersebut sebagai high politics, yakni kekuatan moral dan sosial yang dapat digunakan untuk mengawasi pemerintah tanpa harus terikat pada kepentingan partai tertentu.
Ia bahkan memberikan gambaran ekstrem mengenai penggunaan kekuatan aspiratif NU. Jika pemerintah dinilai tidak serius dalam memberantas korupsi, NU menurut Mahfud dapat mengambil sikap yang memiliki tekanan sosial dan politik besar.
“Kalau pemberantasan korupsi tidak sungguh-sungguh, NU bisa mengambil sikap yang berdampak besar,” ujar Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, 31 Agustus 2026.
Mahfud menilai posisi independen justru membuat NU memiliki ruang lebih luas untuk menyampaikan kritik, mengawal kebijakan publik, serta memperjuangkan keadilan dan kepentingan masyarakat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya NU menjaga jarak yang sama dengan seluruh partai politik. Organisasi tidak harus menjadi bagian dari kekuatan partisan untuk tetap memiliki pengaruh dalam kehidupan bernegara.
Bagi Mahfud, politik nonpartisan tersebut tidak bertentangan dengan semangat Khittah NU. Politik tetap dapat dijalankan, tetapi bukan dalam bentuk perebutan kekuasaan melalui organisasi.
Dengan posisi tersebut, NU dinilai dapat tetap menjadi kekuatan moral dan sosial yang mengawasi pemerintah sekaligus menyuarakan aspirasi masyarakat tanpa berubah menjadi kendaraan politik praktis.
Baca informasi dan kabar terbaru lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
(Catur)
