JurnalLugas.Com – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menekankan perlunya pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki dugaan mark up harga dalam program impor beras. Isu ini melibatkan nama-nama besar seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog. Pansus diharapkan dapat mengungkap kebenaran di balik tuduhan ini dan mencegah potensi kerugian negara.
Daniel Johan menggarisbawahi bahwa pansus tidak hanya akan mengklarifikasi tuduhan, tetapi juga memperbaiki tata kelola pengadaan pangan di Indonesia. Lebih lanjut, inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah terhadap kedaulatan pangan serta mendukung petani dan kemandirian pangan di tanah air.
Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) telah melaporkan kasus ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menandakan seriusnya permasalahan ini dalam ranah hukum. Respons dari pihak terlibat, seperti Bapanas dan Perum Bulog, menegaskan bahwa mereka akan menghormati proses hukum yang berlaku sambil menjaga transparansi dalam menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Pembentukan pansus menjadi langkah kritis dalam menangani isu sensitif ini, tidak hanya untuk mengklarifikasi tuduhan yang ada tetapi juga untuk memastikan integritas dan reputasi lembaga terkait dalam jangka panjang.
