JurnalLugas.Com — Ketegangan di balik penanganan perkara hukum di daerah kembali mencuat. Kali ini, sorotan datang dari Komisi III DPR RI yang mendesak pengawasan lebih luas terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah, khususnya di wilayah Kabupaten Karo.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menilai langkah Kejaksaan Agung dalam memeriksa jajaran Kejaksaan Negeri Karo merupakan awal penting untuk membuka dugaan persoalan yang lebih luas.
“Bukan hanya satu kasus, ada indikasi perkara lain yang perlu ditelusuri lebih dalam. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Sahroni dalam pernyataan singkatnya di kompleks parlemen, Senin (6/4/2026).
Dugaan Pola Kasus Serupa
Polemik yang menyeret videografer lokal, Amsal Sitepu, dinilai bukan kasus tunggal. Dalam rapat sebelumnya, anggota DPR lainnya, Hinca Panjaitan, sempat menyinggung adanya kemungkinan kesamaan pola dalam penanganan sejumlah tahanan lain.
Sahroni mengungkapkan, sinyal tersebut menjadi dasar bagi DPR untuk mendorong investigasi lebih komprehensif oleh internal Kejaksaan.
“Kalau ada pola yang sama, tentu tidak bisa dianggap kebetulan. Harus ada evaluasi menyeluruh,” katanya.
Pemeriksaan Internal Kejagung
Langkah cepat diambil oleh Kejagung. Melalui pusat penerangan hukum, Anang Supriatna, dikonfirmasi bahwa sejumlah pejabat di Kejari Karo telah diamankan untuk pemeriksaan intensif.
Mulai dari kepala kejaksaan negeri hingga jaksa penuntut umum, seluruh pihak yang terkait dengan penanganan perkara kini tengah diklarifikasi.
“Tim melakukan pengamanan untuk kepentingan pemeriksaan. Fokusnya pada proses penanganan perkara dan aspek profesionalitas,” ujar Anang singkat.
Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga integritas institusi sekaligus menjawab keraguan publik yang mulai menguat.
Pengawasan Kinerja Penegak Hukum
Kasus ini membuka kembali diskursus lama mengenai pentingnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum di tingkat daerah. DPR menilai, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses hukum.
Sahroni mengingatkan, kasus serupa tidak boleh terulang.
“Penegakan hukum harus bersih dan profesional. Jangan sampai kepercayaan publik kembali tergerus,” tegasnya.
Momentum Evaluasi Menyeluruh
Pemeriksaan terhadap Kejari Karo kini menjadi momentum penting bagi Kejagung untuk melakukan evaluasi sistemik. Tidak hanya pada satu perkara, tetapi juga terhadap mekanisme kerja, pengawasan internal, hingga standar profesionalitas jaksa di lapangan.
Publik menanti, apakah langkah ini akan berujung pada reformasi nyata atau sekadar respons jangka pendek terhadap tekanan.
Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat, transparansi hasil pemeriksaan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan terhadap institusi hukum.
Baca berita mendalam lainnya hanya di JurnalLugas.Com
(SF)
