JurnalLugas.Com – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengambil langkah berani dengan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkantor di BPOM dan aktif melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas di lembaga tersebut.
Undangan BPOM kepada KPK untuk Berkantor
Langkah ini diungkapkan langsung oleh Taruna Ikrar saat bertemu Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin, 3 Februari 2025. Taruna menegaskan bahwa BPOM ingin menutup setiap celah yang dapat dimanfaatkan untuk praktik korupsi.
“Kami mengundang Ketua KPK dan seluruh pimpinan untuk berkantor di BPOM, dan itu sudah mendapat tanggapan positif. Langkah ini akan segera ditindaklanjuti oleh kedeputian terkait,” ujar Taruna.
Kunjungan jajaran BPOM ke KPK juga bertujuan untuk memperbaharui Memorandum of Understanding (MoU) tentang kerja sama antikorupsi antara kedua lembaga. Hal ini mempertegas dedikasi BPOM dalam mengadopsi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakannya.
Mencegah Korupsi Sejak Dini
Taruna menekankan bahwa pencegahan lebih baik daripada mengobati, sebagaimana prinsip dalam dunia medis yang juga relevan dalam pemberantasan korupsi.
“Sebagai seorang dokter, saya paham bahwa kanker bisa membunuh jika sudah mencapai tahap lanjut. Oleh karena itu, sebelum korupsi menjadi penyakit yang sulit dikendalikan, kami ingin memotong semua peluang terjadinya penyimpangan,” katanya.
Langkah ini sejalan dengan prinsip good governance, yang menuntut transparansi dan pengawasan ketat dalam proses pengambilan keputusan di BPOM.
Teknis Pendampingan oleh KPK
Saat ini, BPOM dan KPK tengah membahas aspek teknis dari kerja sama pengawasan ini. Diskusi mencakup kemungkinan kehadiran fisik KPK di kantor BPOM, serta frekuensi pengawasan dan pendampingan yang akan dilakukan.
“Apakah KPK akan berkantor penuh di BPOM, atau melakukan pengawasan berkala setiap bulan atau tiga bulan sekali, itu yang masih kita bahas. Namun, kami sudah sepakat bahwa KPK akan memberikan pendampingan dan pengawalan,” jelas Taruna.
BPOM dan Kontribusinya pada Perekonomian Nasional
Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengawasan obat dan makanan, BPOM memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Setiap tahunnya, BPOM menerbitkan jutaan sertifikasi uji coba klinis, yang menjadi bagian penting dalam industri farmasi dan pangan di Indonesia.
Dengan menutup peluang korupsi, BPOM berharap dapat semakin meningkatkan kredibilitas serta efektivitasnya dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan terpercaya.
“Kami serius ingin memastikan bahwa BPOM tetap bersih dan berintegritas, karena peran kami dalam perekonomian nasional sangat besar,” tutup Taruna.
Langkah BPOM mengundang KPK untuk mengawasi langsung proses internalnya merupakan strategi berani dalam memperkuat integritas kelembagaan. Jika kerja sama ini terealisasi dengan baik, BPOM bisa menjadi contoh bagi lembaga pemerintah lainnya dalam upaya pencegahan korupsi.
Untuk informasi lebih lanjut terkait isu ini, kunjungi JurnalLugas.com.
