JurnalLugas.Com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengambil langkah tegas dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Tarif dan Pelaksanaan Biaya Jasa Ojek Online (ojol). Satgas ini ditujukan untuk merespons langsung keluhan para pengemudi ojol terkait sistem tarif hingga perlindungan kerja.
Bobby menyampaikan bahwa keberadaan satgas ini tidak hanya sebatas formalitas, melainkan akan melahirkan rekomendasi kebijakan yang bisa segera diimplementasikan.
“Saya minta rekomendasi satgas selesai maksimal dalam sepekan. Begitu diserahkan ke pemerintah provinsi, regulasi akan segera kami keluarkan,” ungkap Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (3/10/2025).
Ia menambahkan, kebijakan yang nantinya diterbitkan bisa berupa peraturan gubernur atau aturan lain yang secara nyata meringankan beban para driver.
Driver Keluhkan Perang Tarif dan Minim Perlindungan
Para pengemudi ojol dari berbagai platform seperti Gojek, Grab, Indrive, Maxim hingga Shopee Express menilai perusahaan aplikator kerap merugikan mereka. Mulai dari penerapan tarif rendah yang memicu perang harga, hingga belum adanya kepastian hukum mengenai keselamatan dan perlindungan kerja.
Bobby menegaskan, satgas ini akan diketuai oleh Kepala Dinas Perhubungan bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut.
Harapan Driver: Batas Tarif dan Kepastian Regulasi
Ketua Umum Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitarnya (GODAMS), Agam Zubir, mengatakan bahwa pertemuan ini diharapkan bisa menjadi titik balik untuk memperbaiki kondisi kerja pengemudi ojol.
Menurutnya, para driver menginginkan adanya penetapan tarif yang adil sesuai aturan yang berlaku, yakni di kisaran Rp2.000–Rp2.500 per kilometer.
“Kami berharap ada keputusan yang benar-benar melindungi driver dari praktik yang merugikan. Pemprov Sumut bisa jadi contoh bagaimana pemerintah hadir untuk pekerja ojol,” ujarnya.
Agam juga menyoroti kewajiban berbagai program tambahan dari aplikator yang justru dirasa semakin membebani para driver. Ia meminta agar aturan baru benar-benar dijalankan sesuai ketentuan.
Pemprov Sumut Diminta Jadi Pelopor
Langkah Bobby membentuk satgas disambut optimis para pengemudi ojol. Mereka menilai kebijakan ini bisa membuka jalan menuju perlindungan hukum dan kepastian kerja.
Bobby sendiri menegaskan bahwa aspirasi para ojol menjadi perhatian serius pemerintah daerah. “Begitu hasil kajian satgas diterima, Pemprov akan segera mengeluarkan kebijakan tanpa menunda,” ujarnya.
Dengan demikian, Sumatera Utara berpotensi menjadi daerah pertama yang menghadirkan regulasi khusus guna melindungi pengemudi ojol dari tekanan sistem tarif dan ketidakjelasan perlindungan kerja.
Berita selengkapnya kunjungi JurnalLugas.Com
