JurnalLugas.Com — Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut mengalami penurunan tajam. Berdasarkan data survei terbaru Tempo Data Science, tingkat kepuasan publik berada di angka 37 persen.
Angka tersebut terpaut jauh dari tingkat kepuasan pada awal masa pemerintahan yang sempat berada di atas 70 persen. Penurunan itu kemudian menjadi sorotan karena dinilai menunjukkan perubahan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai penurunan kepuasan publik tidak bisa dilepaskan dari persoalan tata kelola pemerintahan dan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Menurut Mahfud, tren serupa juga terlihat dalam hasil riset sejumlah lembaga survei lain. Ia mengatakan pemerintah perlu membaca penurunan tersebut sebagai bentuk evaluasi dari masyarakat.
“Kritik masyarakat menunjukkan tata kelola pemerintahan belum berjalan baik,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, 31 Agustus 2026.
Mahfud menilai masyarakat pada awalnya masih memberikan kesempatan kepada pemerintahan baru untuk menunjukkan hasil. Namun, ekspektasi itu perlahan berubah ketika perbaikan yang diharapkan belum terlihat secara signifikan.
Ia juga mengkritik sikap pemerintah yang dinilai terlalu percaya diri dalam menghadapi kritik. Menurutnya, kritik publik seharusnya tidak langsung dipandang sebagai bentuk kepentingan tertentu, sebab sebagian masyarakat menyampaikan keresahan berdasarkan kondisi yang mereka alami.
Meski demikian, Mahfud melihat beberapa perubahan sikap dari Prabowo dalam beberapa waktu terakhir. Ia menilai Presiden mulai lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik dan mengurangi sejumlah agenda luar negeri yang dianggap kurang mendesak.
Pembenahan terhadap program prioritas pemerintah, termasuk tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penindakan terhadap perkara korupsi besar juga dinilai sebagai sinyal positif.
Bagi Mahfud, angka kepuasan 37 persen seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah. Masa pemerintahan Prabowo-Gibran masih panjang sehingga penurunan dukungan publik masih dapat diperbaiki melalui pembenahan kebijakan dan keterbukaan terhadap kritik.
Pemerintah, menurutnya, perlu menjadikan kritik masyarakat sebagai bahan evaluasi agar kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Baca berita dan informasi terbaru lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
